Bawaslu Sulut Gelar Sosialisasi Media Gathering Potensi Sengketa Pemilihan 2020

0

TimurExpress.com, Boltim – Jelang pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati, Hari ini, Rabu (29/7/20), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menggelar sosialisasi media gathering potensi sengketa pemilihan tahun 2020. Bertempat di Kedai Naton Kayumoyondi, Kecamatan Tutuyan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim).

Ketua Bawaslu Provinsi Sulut, Ewin A. Umbola saat membuka kegiatan menyampaikan, peran media dalam mempublikasikan informasi sangatlah penting.

‘’Untuk bisa menimbulkan langkah partisipatif pemilih, kami membutuhkan senergi yang baik dari teman-teman media. Tanpa penyambung informasi (media-red), ruang gerak Bawaslu sangat terbatas untuk melakukan sosialisasi secara masif kepada masyarakat. Sehingga itu, Bawaslu butuh bergandengan tangan dengan insan Pers agar apa yang menjadi kewenangan atau kinerja Bawaslu itu dapat disampaikan ke public,’’ ujarnya.

Terlebih di masa Pandemi ini, lanjut Umbola, pihaknya membutuhkan perpanjangan lidah dari para pewarta.

‘’Hadirnya Covid-19, kita dibatasi atau tidak bisa ketemu langsung dengan masyarakat. Nah disitulah peran media atau jasa dari tangan-tangan penulis saya yakin menjadi sebuah jurus ampuh yang bisa menjadikan masyarakat mengetahui terkait kewenangan penyelesaian sengketa oleh Bawaslu,’’ sebutnya.

Kata Umbola lagi, di Sulut ada 7 kabupaten/kota yang akan melaksanakan pilkada. Termasuk di Boltim.

‘’Pasca tahapan ini tertunda karena Pandemi, sebenarnya ada beberapa hal yang tercatat dalam indeks kerawanan pemilu Sulut. Walaupun tingkat kerawanan di Boltim tergolong tidak terlalu tinggi, namun jika berkaca pada pilkada 2015, bahwasannya kerawanan itu tidak hanya bisa diukur lewat angka-angka statistic yang dikeluarkan Bawaslu. Bisa saja dikatakan tidak rawan, tapi bisa juga sewaktu waktu akan menjadi rawan,’’ jelasnya.

Tambah dia, ada banyak factor yang berpengaruh dan menjadi penyebab munculnya kerawanan pemilu.

‘’Bisa saja ada factor penyelenggara pemilu yang kemudian akan menyumbang kerawanan-kerawanan itu. Misalkan, ketidakadilan dari pengawas pemiliu, tidak netralnya KPU, atau mungkin ada pengawas TPS yang berpihak, serta petugas KPPS yang menambah suara dari calon, itu adalah sebagian sumbangan kerawanan yang bisa dimunculkan penyelenggara pemilu,’’ papar Umbola.

‘’Selanjutnya faktor potensi kerawanan yang bisa dimunculkan adalah soal dinamika sosial masyarakat yang ada. Faktor figur atau calon yang mengikuti kontestasi itu juga yang menyebabkan kerawanan. Intinya ada banyak factor penyebab kerawanan pemilu,’’ sambungnya.

Sementara itu, Kordiv Hukum, Penindakan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Boltim, Hariyanto mengatakan, pihaknya selalu berkaca pada pengalaman-pengalaman kerawanan pemilu sebelumnya.

‘’Pilkada 2015, ada laporan dari salah satu calon yang merasa dirugikan akibat surat keputusan dari KPU, dan melayangkan gugatan sengketa ke Bawaslu Boltim yang selanjutnya kami proses dan kita berikan kepastian hukum,’’ ungkapnya. (Chimo)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here